Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Keputusan Jokowi Kenakan Baju Adat Sabu Raijua....

Kompas.com - 16/08/2020, 08:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakaian adat Sabu Raijua NTT yang dikenakan Presiden Joko Widodo di acara Pidato Tahunan MPR RI Tahun 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020) lalu, rupanya didatangkan langsung dari perajin di Pulau Sabu.

Sekretaris Pribadi Presiden, Anggit Noegroho mengatakan, beberapa pekan sebelum acara, Presiden Jokowi meminta tim sespri untuk menyiapkan pakaian adat yang akan dikenakan saat acara pidato tahunan di MPR/DPR.

"Setiap tahun, salah satu tugas kami di tim sespri adalah menyiapkan baju adat yang akan dipakai Bapak Presiden. Demikian juga pada tahun ini," ujar Anggit saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (15/8/2020).

Baca juga: Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Hanya Disiapkan 3 Hari

"Untuk tahun ini, Presiden ingin mengangkat baju-baju adat dari suku-suku yang belum banyak dikenal, belum banyak terekspose," lanjut dia.

Presiden Jokowi ingin masyarakat Indonesia mengenal lebih jauh keragaman suku-suku tersebut.

Tim sespri pun mengumpulkan data terkait suku yang masuk kategori keinginan Presiden Jokowi.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Pakai Baju Adat NTT

Setelah didapat, tim menyeleksinya. Lalu, pilihan pakaian adat yang sudah mengerucut disampaikan ke Presiden Jokowi.

"Setelah didiskusikan, beliau akhirnya memilih baju adat Sabu," ujar Anggit.

Salah satu alasan dipilihnya baju adat Sabu Raijua, yakni melekatnya prinsip egaliter pada pakaian itu. Busana adat itu tidak digunakan untuk kelas sosial atau upacara tertentu saja.

Semua kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga bangsawan, dapat mengenakan pakaian adat itu dalam acara apapun.

Baca juga: Antropolog: Pakai Baju Adat Sabu Raijua, Respek Jokowi Terhadap Budaya NTT

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).
Tim sespri kemudian menghubungi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, Ibu Julie S. Laiskodat untuk berkoordinasi tentang penyediaan baju adat tersebut.

"Baju adat itu asli sari para perajin di Sabu. Kami tim sespri menerima apa adanya dari sana, tidak memodifikasi apapun," lanjut Anggit.

Baju adat itu pun merupakan baju adat yang sudah jadi.

Tutup kepala, kain tenun menyilang, sabuk dan kalung tidak dirancang khusus untuk ukuran tubuh Presiden Jokowi, melainkan hanya dicari yang kira-kira pas.

"Dan untungnya cukup pas ketika dikenakan Presiden," ujar Anggit.

Tenun Sabu dikenal mempunyai corak warna cerah dan banyak. Namun, kecerahan warna itu bukan jadi pilihan Presiden Jokowi.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi Telah Mengenakan Pakaian Adat Sabu Raijua

Ia memilih warna yang paling minimalis dengan nuansa gelap, yakni warna dasar hitam dengan corak kuning keemasan.

Nuansa tersebut dipilih sebagai perlambang Indonesia yang sedang berduka cita akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang merenggut ribuan korban jiwa, termasuk tenaga medis.

Presiden Jokowi tinggal memadupadankan pakaian adat itu dengan lapisan dalam kemeja hitam lengan panjang dan celana hitam milik sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com